Melirik Undang-undang Right to Disconnect di Eropa

48 735x400 - Melirik Undang-undang Right to Disconnect di Eropa

Melirik Undang-undang Right to Disconnect di Eropa

Melirik Undang-undang Right to Disconnect di Eropa – Hak untuk memutuskan adalah diusulkan hak asasi manusia mengenai kemampuan orang untuk disconnect dari pekerjaan dan terutama tidak untuk terlibat dalam komunikasi elektronik yang berhubungan dengan pekerjaan seperti e-mail atau pesan selama jam non-kerja. Lingkungan kerja modern telah berubah secara drastis oleh teknologi komunikasi dan informasi baru. Batas antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah telah menyusut dengan di perkenalkannya alat digital ke dalam pekerjaan.

Pandemik COVID-19 telah mengubah cara hidup dan bekerja sejak mewabah di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. Kini sebagian besar orang melakukan kegiatan, termasuk bekerja, dari rumah (work from home/WFH) atau dari jarak jauh (teleworking). Hal ini juga terjadi di Eropa. Menurut survei Eurofound ‘Living, Working, dan COVID-19’ kedua, pada Juli 2020 ada 34 persen responden yang mengaku telah bekerja dari rumah akibat COVID-19.

Teleworking atau WFH di akui bisa membuat para pekerja lebih fleksibel dan menghemat waktu perjalanan ke kantor. Bahkan dalam banyak kasus bisa meningkatkan produktivitas. Sayangnya, ada juga dampak buruk yang di timbulkan gaya kerja ini. Salah satunya adalah Deposit IDN Poker Pulsa 10rb mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, menurut Social Europe.

1. Dampak buruk teleworking/WFH

Salah satu dampak buruk dari teleworking atau WFH yang sangat nyata adalah mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana membuat pekerja dapat dihubungi melalui telepon, email atau pesan instan di luar jam kerja normal.

Budaya ‘selalu aktif atau always on’ ini tidak hanya buruk karena dapat mengganggu kehidupan pribadi pekerja, tapi juga menambah beban pekerja apalagi jika mereka bekerja di tempat yang banyak lemburnya dan pekerjaannya tergolong berat.

Menurut laporan, bekerja dari rumah selama pandemik telah menyebabkan banyak orang memperpanjang hari kerja mereka hingga larut malam, dan hingga akhir pekan. Penelitian Eurofound telah menunjukkan bahwa teleworking intensif, konflik keseimbangan kehidupan kerja, jam kerja yang lebih lama, dan istirahat yang tidak cukup, telah cukup umum terjadi di antara karyawan yang bekerja dari jarak jauh dan fleksibel dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Pekerja dengan pengaturan seperti itu juga lebih mungkin melaporkan menderita masalah yang berhubungan dengan kesehatan, seperti stres yang berhubungan dengan pekerjaan dan gangguan tidur,” demikian tulis laporan itu.

2. Undang-undang putus

Menyadari beban yang mengancam para pekerja semacam itu, sejumlah negara Eropa telah mengeluarkan Undang-undang (UU) ‘right to disconnect’ atau ‘hak untuk memutuskan hubungan’.

Secara formal, hak ini dapat di artikan sebagai hak para pekerja untuk mematikan perangkat mereka setelah bekerja, tanpa adanya konsekuensi karena tidak membalas email, panggilan atau pesan.

Sejauh ini telah ada sejumlah negara di Eropa yang memberlakukan UU tersebut, termasuk Prancis, Belgia, Italia, dan Spanyol. Meski demikian, mereka tidak menentukan bagaimana seharusnya UU itu di operasionalkan, yang berarti penerapannya tetap bergantung pada keputusan di tingkat sektoral dan perusahaan.

Sementara itu, Belanda dan Portugal juga di laporkan telah membuat proposal legislatif mengenai hal ini. Tetapi prosesnya telah terhenti. Di delapan negara lainnya, yaitu di Jerman, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Lituania, Malta, Swedia dan Slovenia, masih terjadi perdebatan tentang hak untuk memutuskan hubungan ini.

Sedangkan di 13 negara anggota Uni Eropa (UE) yang tersisa, tidak ada ada perdebatan tentang undang-undang ini sama sekali. Negara-negara itu menganggap UU yang ada telah cukup karena tidak banyak pekerja yang melakukan teleworking atau WFH.

3. Perdebatan soal ‘UU Putus’ di Eropa

Menurut Eurofound, sejak dimulainya pandemik COVID-19, lebih dari sepertiga pekerja UE sekarang bekerja dari rumah. Demi menghindari dampak buruk pada pekerja yang jumlahnya tidak sedikit itu. Parlemen Eropa telah membahas upaya untuk mengeluarkan UU Putus atau right to disconnect di semua negara pada Desember lalu.

Menurut Parlemen Komite Ketenagakerjaan, dalam kesempatan itu ada sebanyak 31 anggota Parlemen Eropa (MEP) mendukung, 6 suara menentang dan 18 abstain. Parlemen Eropa juga menekankan bahwa ‘putus’ dari pekerjaan di luar jam kerja harus menjadi hak mendasar