Belanja Online dengan Pajak 10 Persen, Apa Tanggapan Masyarakat?

Belanja Online dengan Pajak Persen, Apa Tanggapan Masyarakat?

Belanja Online dengan Pajak 10 Persen

Belanja Online dengan Pajak 10 Persen – Tren belanja online di Indonesia semakin ahri semakin populer, separuh orang Indonesia gemar untuk belanja online apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang kian hari kian canggih. Tentunya ini memudahkan konsumen dalam melakukan aktivitas belanja produk dan menggunakan jasa digital baik dalam negeri maupun luar negeri.

Baca juga : Fenomena Modifikasi Vespa Gembel, dari Indonesia ke Internasional

Melihat hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan daftar id live22 telah mengumumkan pembelian produk digital dari luar negeri akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen mulai 1 Juli 2020.

Kendati begitu, menurut Hayfa Rosyadah (23) karyawati disalah satu perusahaan di Bandung yang gemar berbelanja dan berlangganan jasa digital, menyatakan tidak mempermasalahkan jika nantinya PPN 10 persen diterapkan 1 Juli mendatang.

“Kalau alasannya bantu ekonomi negara setuju-setuju saja. Cuma artinya nanti tergantung kemampuan pasar buat lanjutin langganannya atau enggak. Kan sekarang, mungkin banyak yang langganan karena harus dirumah saja, jadi banyak yang langganan,” kata Hayfa kepada Liputan6.com, Senin (1/6/2020).

Namun, menurut Hayfa keadaan akan berubah kembali disaat sudah memasuki fase new normal. Karena sebagian masyarakat Indonesia akan beraktivitas di luar rumah lagi, sehingga tidak lagi berlangganan jasa digital seperti Netflix hingga game, dan juga belanja online lainnya.

“Kalau nanti, pas sudah new normal mungkin gak banyak orang yang punya banyak waktu luang. Apalagi biaya langganannya nambah, jadi bisa aja malah gak pada langganan,” ungkapnya.

Konsumen Lain

Begitupun dengan Ade (24). Pekerja swasta yang juga gemar belanja online ini, mengaku juga tidak mempermasalahkan apabila diberlakukan PMSE PPN hingga 10 persen.

Baginya, yang terpenting kebijakan pajak tersebut bisa konsisten untuk ke depannya.

“Kalau ada pajak setuju-setuju saja, karena memang setiap usaha itu harus kena pajak jangan hanya dalam negeri doang yang kena pajak yang luar pun harus kena pajak biar adil. Kita bayar lebih gak apa-apa yang penting pemasukan untuk negara,” ujar Adena.

Namun, Ade menyarankan agar konsumen yang gemar belanja produk online dan pengguna jasa digital lebih baik menentukan alternatif lain.

Dia mencontohkan, misalnya belanja produk dalam negeri daripada membeli barang impor dan menggunakan aplikasi tidak berbayar alias gratis.

Sumber : liputan6.com

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *